Newspottdelta.com,Bengkulu – Heboh pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai dan tekanan dari berbagai pihak terhadap PT Pelindo Regional II Bengkulu dinilai salah sasaran.

Untungnya, pihak Pelindo lebih memilih terus bekerja daripada merespon berbagai tudingan dan tekanan kepada pihak-pihak yang dinilai salah sasaran tersebut.

Hal ini dikatakan Manager Komersil PT Pelindo Regiona II, Doddy Setiawan dalam pers rilis bersama sejumlah awak media lokal, yang digelar di Aula Rapat PT Pelindo Regional II Pelabuhan Pulau Baai, Minggu (13/4/2025).

Lebih jauh dia menyampaikan sebenarnya kami di sini hanya sebagai operator dan penyedia fasilitas pelabuhan.Namun Pelindo mengambil inisiatif karena kondisi darurat,” ujar Doddy.

Selain itu, secara aturan kata Doddy, pengerukan pada alur Pelabuhan Pulau Baai yang mengalami pendangkalan bukanlah tanggung jawab Pelindo.Tapi ada di Pemerintah.

Menurut dia, karena kondisi alur yang kritis dan dapat mengancam kelangsungan distribusi logistik terutama ke Pulau Enggano, Pelindo memilih untuk bertindak cepat.”ungkapnya

Doddy menyebut, dengan adanya kondisi seperti ini Pelindo tidak diam, Pelindo berupaya mengatasi pengerukan. Walau dengan kondisi yang ada kami tetap membutuhkan aturan- aturan dan dukungan sebagai dasar dilakukan pengerukan,” tandasnya.

Lebih lanjut Doddy secara rinci  menjelaskan Pelindo mengeluarkan uang dari kas internal perusahaan untuk melakukan pengerukan saat ini, karena sudah ada kesepakatan dengan pihak-pihak pengguna jasa di pelabuhan.

Dilain itu, sebelumnya sudah ada perencanaan untuk dilakukan pengerukan di akhir April, namun sayangnya alam berbicara beda.

“Pada tanggal 25-27-2025, tiga (3) hari berturut turut badai sehingga alur yang kami rencanakan untuk pengerukan ternyata tertutup dan sangat urgent,” ucapnya,

Terkait hal itu, Pada tanggal 29 Mei 2025 Gubernur Helmi Hasan datang ke Pelindo dan meminta segera melakukan pengerukan, sembari membawa langsung surat yang menyatakan kondisi kritis alur pelayaran Pulau Baai.

Diketahui surat itu tujuannya ke menteri Perhubungan Laut, agar segera memberikan penugasan kepada Pelindo untuk melakukan pengerukan,” katanya.

Menurut Doddy, dikarenakan deadline dan kondisi alur yang tertutup dan sangat urgent, dari gubernur dari asosiasi juga memberikan rekomendasikan PT SPU sebagai perusahaan pengerukan.

“Kami berkoordinasi dan melakukan kesepakatan, langsung aksi ditanggal ditanggal 8 hari Selasa, progress sudah berjalan lumayan,” terangnya.

Seperti diketahui, saat ini kondisi alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai menjadi sorotan banyak pihak. Sejumlah pihak bahkan menyudutkan Pelindo karena progres pengerukan yang dinilai lamban.

Pengerukan ini butuh segera diselesaikan, karena akan berdampak berat pada kehidupan 4000 an lebih masyarakat di Pulau Enggano.

Sempat beredar statement ingin meminta Pelabuhan diserahkan ke pada Pemerintah Daerah hingga tudingan-tudingan miring lainnya kepada pihak PT Pelindo dari beberapa pihak.

Bahkan beredar pemberitaan desakan agar Pelindo angkat kaki dari Bengkulu. Berbagai statement negatif ini dinilai salah alamat.”pungkas Doddy